cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Andri Winjaya
Contact Email
jurnalhukumunissula@gmail.com
Phone
+6281325035773
Journal Mail Official
jurnalhukumunissula@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kaligawe Raya KM.4, Terboyo Kulon, Genuk, Semarang, Central Java, Indonesia, 50112
Location
Kota semarang,
Jawa tengah
INDONESIA
JURNAL HUKUM
Published by Universitas Islam Sultan Agung
ISSN : 14122723     EISSN : 27236668     DOI : http://dx.doi.org/10.26532/jh
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Social Sciences
The aims of this journal is to provide a venue for academicians, researchers and practitioners for publishing the original research articles or review articles. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics, including: Criminal Law; Civil Law; International Law; Constitutional Law; Administrative Law; Islamic Law; Economic Law; Medical Law; Adat Law; Environmental Law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011" : 8 Documents clear
KONSEKUENSI HUKUM BAGI SEORANG ARBITER DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 30 TAHUN 1999 Aryani Witasari
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.205

Abstract

Arbitrase sebagai salah satu alternatif dalam penyelesaian perkara khususnya perkara yang dapat didamaikan banyak diminati oleh kalangan pelaku usaha, karena sifat kerahasiaannya dan diselesaikan dengan waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang (Undang-undang No.30 tahun 1999).Proses persidangan arbitrase dipimpin oleh seorang arbiter, baik tunggal maupun majelis, yang penting jumlah arbiter adalah ganjil.Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan di dalam mengambil keputusan. Sebagai seseorang yang di amanahi untuk menjadi seorang arbiter adalah mengemban tugas yang tidak ringan. Dia harus dapat adil, tidak memihak, serta dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan memberikan hasil putusan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan oleh undang-undang, yaitu 180 hari dengan perpanjangan waktu 60 hari.Waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang no.30 tahun 1999 tersebut di atas harus benar-benar di jalankan oleh seorang arbiter, sebab jika tidak, maka dia di ganjar untuk mengembalikan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh para pihak disamping juga dapat memunculkan rasa tidak percaya terhadap lembaga arbitrase yang diharapkan dapat menyelesaikan perkara yang tengah dihadapi dalam waktu yang tidak begitu lama.Kata Kunci: Arbitrase, Arbiter
HUKUM, PROFESI JURNALISTIK DAN ETIKA MEDIA MASSA Abdul Dahlan Choliq
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.200

Abstract

Dalam kajian hukum dan media massa, moral dan etika tersebut dikaitkan pada kewajiban para jurnalistik antara lain seperti; pelaksanaan kode etik jurnalistik dalam setiap aktivitas jurnalistiknya, tunduk pada institusi dan peraturan hukum untuk melaksanakan dengan etiket baiknya sebagaimana ketentuan-ketentuan di dalam hukum tersebut yang merupakan perangkat prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang pada umumnya sudah diterima dan disetujui oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, prinsip etika bagi profesi jurnalistik memberikan dasar hukum bagi pengelolaan pemberitaan di media secara tertib dalam hubungan antar subyek hukum.Pada perkembangan di institusi media di Indonesia, aspek kepemilikan saham di media (kepemimpinan), ekonomi dan pemasaran media akan sangat menentukan ideologi yang diusung media, di mana ideologi tersbeut jika mengarah pada pendekatan ekonomi politik media akan memunculkan pelaku media yang kurang akrab dengan etika komunikasi. Etika komunikasi di sini ditempatkan hanya sebagai instrumen belaka dan menjadi kurang bermakna dalam menentukan isi program, kualitas program serta penghormatan pelaku media terhadap hak asasi manusia yang direpresentasikan pada individu sebagai sumber informasi. Pilihan ini menimbulkan etika komunikasi pada pelaku media dianggap sudah mengalami reduksi. Pelaku media sebagai profesi telah mengambil jalan pintas dengan mengacu asas manfaat lebih mengutamakan asas manfaat dalam peliputan dan pemberitaannya, yang sekaligus paradoks dengan etika profesi yang diembannya. Diperparah lagi ketiadaan penghormatan atas asas praduga tak bersalah atas nama demi kepentingan publik untuk memperoleh informasi, akan semakin menjadikan media massa dan pelaku media sebagai pribadi-pribadi yang dominan dalam merekonstruksi dan memanipulasi realitas sosial.Hingga di sini pilihan terhadap kecenderungan pemaknaan pendekatan ekonomi politik atau pendekatan etika, sebenarnya keduanya tidak memiliki implikasi hukum yang kentara, semuanya dikembalikan kepada masing-masing pribadi yang terlibat dalam aktivitas di institusi media massa.Kata Kunci : deontologi, reduksi, profesi, etika komunikasi danjurnalistik
PERADILAN AGAMA SEBAGAI PERADILAN KELUARGA SERTA PERKEMBANGAN STUDI HUKUM ISLAM DI INDONESIA - Khisni
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.206

Abstract

Pengadilan Agama sebagai pengadilan keluarga di samping sebagai “institusi hukum” yang menegakkan kepastian hukum dan keadilan juga sebagai “institusi sosial” yang dinamis, yaitu senantiasa menjalankan pertukaran dengan lingkungannya yang lebih besar, dalam upaya menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, menginterpretasikan teks undang-undang dalam konteks masyarakat serta perubahan-perubahannya. Seperti terjadi pada kaum perempuan yang mendapatkan pendidikan serta pekerjaan di luar rumah, maka terjadi perubahan kedudukan mereka di bidang sosial, budaya, politik, ekonomi. Faktor ini merangsang tuntutan masyarakat untuk adanya perubahan hukum, termasuk hukum keluarga Islam yang berlaku. Hukum keluarga Islam kontemporer di negara-negara Islam dan di negara-negara yang mayoritas penduduknya Islam seperti Indonesia mengalami perkembangan. Dengan demikian terjadi pula perkembangan studi hukum Islam di Indonesia. Adapun metode untuk memperbaharui hukum keluarga Islam antara lain dengan takhshish al-qadha’, takhayyur, reinterpretasi, siyasah syar’iyyah dan putusan hakim (pengadilan).Kata Kunci: Pengadilan Agama, Perkembangan, Hukum Islam.
REACTION OF SOCIETY IN PERSPECTIVE OF CRIMINOLOGY CONCEPTION FOR CRIME PREVENTION Faisol Azhari
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.201

Abstract

The prevention of crime is also explained by Criminology. So that Criminology is also include the study of the reaction of society against crime. It might be argued that this belongs, strictly speaking to the domain of sociology of the criminal law but it has to be admitted that the reaction of the state which is the subject matter of penology. They are both strongly by criminogenic forces and should therefore be studied by criminologist. Edwin H Sutherland and Cressey said that the prevention of crime or the reaction of society against crime include within criminology scope the processes of making laws of breaking laws and of reacting toward the breaking laws.The reraction of society against crime include to critize the punitifly of the social reaction and the treatment of raection of society against crime. The reaction of society against crime is also about social perseption about social order and development of perseption of society for social order is depent on development of society which consist of traditional society and modern society.Keyword : Concept of Crime prevention, Reaction of society against crime
PENGATURAN SUMBER DAYA ALAM DI LANDAS KONTINEN SEHUBUNGAN DENGAN BERLAKUNYA KONVENSI HUKUM LAUT PBB 1982 KHUSUSNYA BAGI INDONESIA Munsharif Abdul Chalim
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.207

Abstract

Continental shelf is a relatively new concept in international law of the sea. Full authority and exclusive rights over natural resources located in the continental shelf region and its ownership is on the coastal state, where the meaning of this natural wealth is a source of minerals and other lifeless on the seabed and subsoil. Through the establishment of the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982, as well as enactment of the provisions of the New Law of the Sea, Indonesia is an archipelagic state which is seen as a unified whole between the islands and waters. We realized the sea was rich in minerals mining goods that is priceless natural resources, which is expected to be able to fulfill the needs of the world if mineral resources on land are not sufficient or run out completely. In Indonesia, mostly consisting of ocean territory, surely have the very wide continental shelf, where there is a variety of natural resources, especially oil and gas resources. Hence it needs regulation for the natural resources utilization in the region.Keywords :  Continental Shelf, Natural Resources, Seabed and Subsoil.
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA - Maryanto
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.202

Abstract

Imperialisme di era globalisasi adalah meningkatnya marginalisasi / hilangnya identitas sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh ideologi liberalisme. penyebab hukum dan sistem hukum kami terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.Perasaan keadilan tidak dapat dihapus dari akar di mana hukum lahir, keadilan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai/hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar bahkan sebuah "semangat zaman" terutama bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai itu ke dalam hukum nasional yang di cita-citakan.Kata Kunci : Liberalisme, Sekularisme, Keadilan, Pancasila.
BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA SERTA USAHA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA (Suatu Tinjauan Teoritis) Fransiska Novita Eleanora
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.203

Abstract

Narkoba (narkotika, psikotropika dan bahan-bahan zat adiktif lainnya) dapat membahayakan kehidupan manusia, jika dikonsumsi dengan cara yang tidak tepat, bahkan dapat menyebabkan kematian. Narkoba mempunyai dampak negatif yang sangat luas; baik secara fisik, psikis, ekonomi, sosial budaya hankam, dan lain sebagainya. Banyak cara digunakan agar pemakai narkoba dapat normal dan pulih kembali seperti biasanya.Sehingga kepada pemakai / pengedar dalam ketentuan hukum pidana nasional diberikan sanksi yang berat. Metode penelitian adalah studi kepustakaan, hasilnya adalah kasus penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan sangat tajam karena belum ada standarisasi sistem pencatatan dan pelaporan penyalahgunaan narkoba.Kata Kunci : Narkoba, Penyalahgunaan, Pencegahan, Penanggulangan
KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN MALPRAKTIK PROFESI MEDIS Bambang Tri Bawono
Jurnal Hukum Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011
Publisher : Unissula

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jh.v25i1.204

Abstract

Criminal law policy in essence an attempt to create criminal legislation to fit the circumstances at a certain time (ius constitutum) and future (ius constituendum). Efforts to prevent and control crime is not just law enforcement duties, but also the task forces of law-making (legislative), even this legislative policy is the most strategic stages of the penal policy, therefore, faults / weaknesses of the legislative policy is a strategic mistake that a barrier to prevention efforts and crime prevention at this stage of the application and execution.From the results of this study concluded that the positive criminal law in Indonesia about the malpractices continue to show weakness in mitigation policy and shows also that the uniform criminal laws in the medical field is not working properly (Wetboek van Strafrecht, Health Regulations). As a parent rule of criminal law, Code number 29 of 2004 on the legal practice of Medicine as a primary rule in the medical field to come up with emphasis on uniformity and consistency in the formulation of crime, the right and responsibility for the crime so as to provide a sense of justice for victims and can be a deterrent effect and also the use of penal mediation as a regional medical crime constituendum ius in an effort to provide justice for those who become victims of crime in the medical field. This is related to the development of criminal law in many countries today, which is using the law of mediation as an alternative to solve the problems in the field of criminal law.Keyword : Medical Law Policy, Medical Profession

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2011 2011


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 39, No 1 (2023): Jurnal Hukum Vol 38, No 2 (2022): Jurnal Hukum Vol 38, No 1 (2022): Jurnal Hukum Vol 37, No 2 (2021): Jurnal Hukum Vol 37, No 1 (2021): Jurnal Hukum Vol 36, No 2 (2020): Jurnal Hukum Vol 36, No 1 (2020): Jurnal Hukum Vol 35, No 2 (2019): Jurnal Hukum Vol 35, No 1 (2019): Jurnal Hukum Vol 31, No 2 (2015): Jurnal Hukum Vol 31, No 1 (2015): Jurnal Hukum Vol 30, No 2 (2014): Jurnal Hukum Vol 29, No 1 (2014): Jurnal Hukum Vol 28, No 2 (2012): Jurnal Hukum Volume XXVIII No. 2 Tahun 2012 Vol 26, No 2 (2011): Jurnal Hukum Volume XXVI, Nomor 2, Edisi Agustus 2011 Vol 25, No 1 (2011): Jurnal Hukum Volume XXV, Nomor 1, Edisi April 2011 Vol 15, No 1 (2005): Jurnal Hukum More Issue